KONSEP PENGEMBANGAN DAN ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

ARTIKEL 7

KONSEP PENGEMBANGAN DAN ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

      A.   Konsep Pengembangan SIK

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1.     Adanya permasalahan pada sistem lama, berupa:

a.     Adanya gangguan dalam sistem lama menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.

b.     Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem baru.

2.     Untuk memperoleh peluang

Perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan kemungkinan peningkatan penyediaan informasi yang dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

3.     Adanya instruksi

Penyusunan sistem baru dapat terjadi karena adanya instruksi atasan, misalnya Peraturan Pemerintah.

Jika sistem baru sudah terbentuk maka diharapkan akan terjadi peningkatan sistem tersebut yang meliputi:

1)    Kinerja, yang dapat diukur dari beban kerja dan waktu respon. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat tertentu. Waktu respon adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut.

2)    Informasi, terjadi peningkatan kualitas informasi yang disajikan.

3)    Ekonomis, terjadi peningkatan manfaat atau keuntungan atau penghematan biaya.

4)    Pengendalian, terjadi peningkatan pada pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi.

5)    Efisiensi, terjadi peningkatan efisiensi operasi yang dapat diukur dengan cara keluaran dibagi masukan.

6)    Pelayanan, terjadi peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistem.

Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Bila operasi sistem yang dikembangkan masih terjadi permasalahan kritis tidak teratasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan lagi suatu sistem untuk mengatasinya dan proses ini kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah dalam proses pengembangannya.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan hendaknya diselaraskan dan diintegrasikan dengan upaya menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen Kesehatan.

Berdasarkan manual pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang dikeluarkan WHO (2004), tahap-tahap pengembangan sistem informasi kesehatan adalah sebagai berikut:

1.     Peninjauan kembali sistem yang sudah ada.

Prinsip: jangan hapus atau tinggalkan sistem yang sudah ada; bangun kekuatan dan belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Langkah-langkah:

a.     Buat inventarisasi format-format, buku register dan alat lainnya yang digunakan untuk mencatat dan meringkas data pada setiap tingkat.

b.     Menyelidiki kualitas data yang dikumpulkan menggunakan format yang ada pada setiap tingkat. Aspek-aspek yang diselidiki adalah Keakuratan , Kelengkapan, Ketepatan, Ketepatan waktu.

c.      Tentukan masalah yang dihadapi dengan sistem pengumpulan data yang ada pada setiap tingkat, termasuk waktu dan alur informasi.

d.     Tentukan keadaan komponen lain sistem yang ada sekarang seperti: Pengolahan data, Analisis data, Desiminasi data, Persediaan dan logistic, Pengembangan petugas, Koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan dan antara unit-unit pada Kementerian Kesehatan dan organisasi-organisasi lain di luar kementerian.

e.      Identifikasi aspek-aspek sistem yang dibutuhkan untuk: Tetap ada, Diubah, Dihapus.

f.       Buatlah ringkasan hasil pengkajian dalam laporan resmi.

g.     Diskusikan hasil kajian dengan pengambil kebijakan yang tepat

2.     Menetapkan kebutuhan data dari unit yang sesuai dengan sistem kesehatan. Prinsip:

a.     Tingkat administrasi yang berbeda dalam sistem kesehatan mempunyai peran yang berbeda sehingga memiliki kebutuhan data yang berbeda.

b.     Tidak semua data yang dibutuhkan dihasilkan melalui sistem pengumpulan data rutin. Data yang jarang dibutuhkan atau yang hanya diperlukan oleh beberapa orang dapat dihasilkan melalui penelitian khusus atau survey sampel.

3.     Menentukan alur data yang paling tepat dan efektif. Prinsip:

a.     Tidak semua data yang dikumpulkan pada tingkat tertentu disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

b.     Data yang paling rinci harus disimpan pada sumbernya dan laporan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi hanya minimal.

4.     Merancang alat pengumpulan dan pelaporan data. Prinsip:

a.     Kemampuan petugas dalam mengisi format harus diperhatikan.

b.     Alat pengumpulan dan pelaporan data yang paling efektif adalah sederhana dan singkat.

5.     Mengembangkan prosedur dan mekanisme pengolahan data.

6.     Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan penyedia data dan pengguna data.

7.     Uji coba sistem dan jika perlu, merancang ulang sistem pengumpulan data, alur data, pengolahan data dan penggunaan data.

8.     Mengawasi dan menilai sistem

9.     Mengembangkan desiminasi data dan mekanisme umpan balik.

10.            Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan.

          B.   Analisis dan Perancangan Sistem

1.     Analisis Sistem

Langkah-langkah pada analisis sistem hampir sama dengan yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem pada tahap perencanaan. Perbedaannya terletak dalam ruang lingkup tugasnya. Pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya lebih terinci yaitu dilakukan penelitian terinci sedangkan pada tahap perencanaan sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan adalah:

a.     Mengidentifikasi masalah pada sistem lama

b.     Memahami kerja sistem lama

c.      Menganalisis sistem lama

d.     Membuat laporan hasil analisis

2.     Rancangan Sistem

Tahap ini mempunyai dua tujuan utama yaitu:

a.     Untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem

b.     Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer yang terlibat.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a.     Merancang pemodelan sistem yaitu model fisik dan logik dengan menggunakan sistem bagan alir.

b.     Merancang model pemasukan data atau komponen masukan pada sistem

c.      Merancang tampilan keluaran dan laporan sistem

d.     Merancang basis data sistem

e.      Merancang tampilan menu sistem

f.       Merancang teknologi sistem

g.     Merancang pengendalian system

3.     Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan ini adalah:

a.     Pemrograman atau pengkodean sistem

b.     Pengujian sistem

c.      Dokumentasi

d.     Pemilihan dan pelatihan personil

e.      Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak

f.       Penggantian Sistem

4.     Pemeliharaaan Sistem

Setelah sistem terpasang, maka sistem tersebut harus dipertahankan. Pemeliharaan sistem diadakan karena dua alasan. Pertama, untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam merespons perubahan kebutuhan-kebutuhan organisasi.

5.     Peningkatan Sistem

Sistem Informasi Kesehatan memberikan dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Sistem Informasi Kesehatan harus sesuai dengan struktur manajemen kesehatan dari Sistem Kesehatan. Pertanyaannya adalah: bagaimana cara yang praktis untuk mengupayakan agar Sistem Informasi Kesehatan yang selama ini kurang memadai dapat diubah menjadi alat manajemen yang efektif ?

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan hendaknya diselaraskan dan diintegrasikan dengan upaya menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen Kesehatan. Penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merupakan suatu tantangan dan pekerjaan yang cukup rumit. Khususnya bila dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan kita. Selain faktor-faktor metodologi, yang dapat juga mempengaruhi keberhasilan proses reformasi ini adalah keadaan politik, sosio-budaya, dan administrasi. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas secara singkat tentang aspek-aspek metodologi dari penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan.

Tatanan Sistem Kesehatan sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan kerangka dasar yang baik dalam upaya menata kembali Sistem Informasi Kesehatan. Sepanjang proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, model Sistem Kesehatan itu akan digunakan sebagai acuan konseptual bagi setiap tahap dari proses.

Jarang sekali proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merombak total Sistem Kesehatan di suatu daerah. Menurut pengalaman, proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan secara komprehensif bahkan kerap kali menjumpai kegagalan. Lebih baik, penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan itu difokuskan kepada aspek-aspek yang kurang berfungsi dalam Sistem Kesehatan. Atau direncanakan dan diselenggarakan dalam kaitannya dengan proses penataan kembali Sistem Kesehatan yang sedang berlangsung. Contohnya, reformasi dalam sistem manajemen keuangan akan memerlukan pula reformasi terhadap Sistem Informasi Kesehatan yang berfokus pada informasi keuangan. Sebelum dilakukan proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, diperlukan suatu evaluasi yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dari Sistem Informasi Kesehatan yang ada. Selanjutnya, penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan difokuskan kepada bidang-bidang yang kurang berfungsi atau yang merupakan prioritas bagi daerah yang bersangkutan.

Agar dapat dilakukan evaluasi yang sistematis terhadap Sistem Informasi Kesehatan yang ada, kelima "subsistem" berikut dari Sistem Informasi Kesehatan seyogianya diperhatikan:

1)    Surveilans Epidemiologi untuk penyakit-penyakit menular tertentu, kondisi-kondisi lingkungan tertentu, dan faktor-faktor risiko

2)    Pelaporan Rutin dari pelayanan-pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, Puskesmas, dan Rumah Sakit.

3)    Pelaporan Program Kesehatan Khusus seperti pemberantasan tuberkulosis, pemberantasan malaria, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan sekolah.

4)    Pelaporan Administratif seperti pelaporan pembiayaan kesehatan (JPKM, dan lain-lain), pelaporan pegawai/tenaga kesehatan, pelaporan obat dan logistik kesehatan, pelaporan keuangan, pelaporan pendidikan dan pelatihan, pelaporan penelitian dan pengembangan, dan dokumentasi kesehatan.

5)    Registrasi Vital untuk kelahlran, kematian, dan perpindahan penduduk.

6)    Proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan agar terpadu dengan Sistem Kesehatan dapat diuraikan ke dalam lima tahap sesuai dengan dua komponen utama dari Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Tiga tahap yang pertama berkaitan dengan pengembangan proses pengelolaan informasi, yaitu:

1)    Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan indikator.

2)    Menetapkan kebutuhan data, sumber-sumber data dan membuat instrumen-instumen, serta menyelenggarakan pengumpulan data.

3)    Merumuskan prosedur-prosedur pengiriman dan pengolahan data, serta menyelenggarakan pengolahan, analisis data, dan pengemasan informasi.

Sedangkan dua tahap terakhir berkaitan dengan penataan struktur manajemen Sistem Informasi Kesehatan untuk menjamin berlangsungnya proses pengelolaan informasi kesehatan dan digunakannya informasi kesehatan tersebut, yaitu:

4)    Merencanakan sumber daya bagi Sistem Informasi Kesehatan.

5)    Merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan bagi manajemen Sistem Informasi Kesehatan.

Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk menyesuaikan atau memadukan secara cermat setiap tahap penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan dengan Sistem Kesehatan yang ada. Dalam setiap "subsistem" yang dipilih untuk ditata kembali harus tetap diingat bahwa ketersediaan informasi dan jaminan digunakannya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan utama. Ketersediaan dan jaminan penggunaan ini harus ada di setiap tingkat administrasi (sejak tingkat terbawah sampai ke pusat) dan bagi fungsi-fungsi manajemen yang sesuai (pasien/klien, unit kesehatan, dan sistem kesehatan).

REFERENSI

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43372137/Modul_Kuliah_SIK_Lengkap_2014-Revisi_220814.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1506438740&Signature=kni1YekxLXsby%2Bm7MA%2BXi8ScMwE%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DMODUL_SISTEM_INFORMASI_KESEHATAN_Revisi.pdf

KONDISI POSITIF DAN PELUANG SIK

ARTIKEL 6

KONDISI POSITIF DAN PELUANG

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

      A.   Kondisi Positif Sistem Informasi Kesehatan

 Sistem Informasi merupakan - jiwa dari suatu institusi, demikian pula Sistem Informasi Kesehatan merupakan  - jiwa dari institusi kesehatan. Kondisi Sistem Informasi Kesehatan yang kuat akan mampu mendukung upaya-upaya dari Institusi Kesehatan. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan secara tidak langsung akan turut pula memperkuat Sistem Kesehatan Nasional. Agar Visi dan Misi Sistem Informasi Kesehatan tercapai maka upaya penguatan harus terarah, saling terkait dan dengan langkah-langkah dan strategi yang jelas dan komprehensif oleh karena itu perlu disusun suatu Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 192/Menkes/Sk/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia maka strategi pengembangan SIKNAS mengacu pada Keputusan tersebut dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/ V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu Visi yang ditetapkan untuk pengembangan SIKNAS mengacu pada Kepmenkes Nomor 192 Tahun 2012 dan mendukung visi Kementerian Kesehatan yaitu: Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi pada tahun 2014 yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu analisis dari sistem informasi kesehatan yang tepat guna, agar sistem informasi kesehatan yang dikembangkan benar-benar dapat mendukung terwujudnya visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Analisis situasi yang dilakukan salah satunya dapat menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu analisis antarkomponen dengan memanfaatkan deskripsi SWOT setiap komponen untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu sistem informasi kesehatan secara berkelanjutan.

SWOT merupakan akronim dari Strength (kekuatan/kondisi positif), Weakness (kelemahan internal sistem),Opportunity (kesempatan/ peluang sistem), dan  Threats (ancaman/ rintangan/ tantangan dari lingkungan eksternal sistem). Kekuatan yang dimaksud adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam sistem, sehingga sistem tersebut memiliki keunggulan kompetitif di pasaran. Kekuatan dapat berupa: sumber daya, keterampilan, produk, jasa andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pesaing dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan masyarakat di dalam atau di luar sistem. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kerja sistem informasi kesehatan. Adapun peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi sistem tersebut, sedangkan ancaman/tantangan merupakan kebalikan dari peluang. Tantangan yang mungkin muncul sehubungan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan pada dasarnya berasal dari dua perubahan besar yaitu tantangan dari otonomi daerah dan tantangan dari globalisasi. Dengan demikian ancaman/tantangan adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan sistem.

Analisis SWOT dapat merupakan alat yang ampuh dalam melakukan analisis strategis. Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan memanfaatkan peluang serta berperan untuk meminimalisasi kelemahan sistem dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Analisis SWOT dapat diterapkan dalam tiga bentuk untuk membuat keputusan strategis, yaitu:

1.     Analisis SWOT memungkinkan penggunaan kerangka berfikir yang logis dan holistik yang menyangkut situasi dimana organisasi berada, identifikasi dan analisis berbagi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dan menentukan pilihan alternatif yang diperkirakan paling ampuh.

2.     Pembandingan secara sistematis antara peluang dan ancaman eksternal di satu pihak, serta kekuatan dan kelemahan internal di pihak lain.

3.     Analisis SWOT tidak hanya terletak pada penempatan organisasi pada kuadran tertentu akan tetapi memungkinkan para penentu strategi organisasi untuk melihat posisi organisasi yang sedang dianalisis tersebut secara menyeluruh dari aspek produk/ jasa/ informasi yang dihasilkan dan pasar yang dilayani.

TABEL DESKRIPSI SWOT

STRENGTH ( KEKUATAN )	WEAKNESSES  ( KELEMAHAN )
·      Indonesia telah memiliki beberapa legislasi terkait SIK (UU Kesehatan, SKN, Kebijakan dan strategi pengembangan SIKNAS dan SIKDA). ·         Tenaga pengelola SIK sudah mulai tersedia pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. ·         Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tersedia di semua Provinsi dan hampir seluruh Kabupaten/kota ·         Indikator kesehatan telah tersedia. ·         Telah ada sistem penggumpulan data secara rutin yang bersumber dari fasilitas kesehatan pemerintah dan masyarakat. ·         Telah ada inisiatif pengembangan SIK oleh beberapa fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. ·         Diseminasi data dan informasi telah dilakukan, contohnya hampir semua Provinsi dan Kabupaten/kota dan Pusat menerbitkan profil kesehatan.	·         SIK masih terfragmentasi (belum terintegrasi) dan dikelola berbagai pihak sehingga terdapat “pulau-pulau informasi”. ·         Legislasi yang ada belum kuat untuk mendukung integrasi SIK. ·         Tidak terdapatnya penanggung jawab khusus SIK (petugas SIK umumnya masih rangkap jabatan). ·         Tenaga Pengelola SIK umumnya masih kurang diakui perannya, pengembangan karir tidak jelas dan belum ada jabatan fungsionalnya. ·         Terbatasnya anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk pemeliharaan. ·         Indikator yang digunakan sering kurang menggambarkan “subjek” yang diwakili. ·         Belum terbangunnya mekanisme aliran data kesehatan baik lintas program (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) maupun lintas sektor. ·         Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan audit SIK. ·         Kualitas data masih bermasalah (tidak akurat, lengkap, tepat waktu) ·         Penggunaan data/informasi oleh pengambil keputusan dan masyarakat masih sangat rendah
OPPORTUNITIES ( PELUANG )	THREATHS ( ANCAMAN )
·         Kesadaran akan permasalahan kondisi SIK dan manfaat  eHealth mulai meningkat pada semua pemangku kepentingan terutama pada tingkat manajemen Kementerian Kesehatan. ·         Telah ada peraturan perundang-undangan terkait informasi dan TIK. ·         Terdapatnya kebijakan perampingan struktur dan pengkayaan fungsi, memberikan peluang dalam pengembangan jabatan fungsional pengelolaan SIK. ·         Terdapat jenjang pendidikan informasi kesehatan yang bervariasi dari diploma hingga sarjana di perguruan tinggi. ·         Para donor menitik beratkan program pengembangan SIK. ·         Registrasi vital telah dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah mulai dengan proyek percobaan di beberapa Provinsi. ·         Adanya inisiatif penggunaan nomor identitas tunggal penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan peluang untuk memudahkan pengelolaan data sehingga menjadi berkualitas. ·         Kebutuhan akan data berbasis bukti meningkat khususnya untuk anggaran (perencanaan) yang berbasis kinerja.	·Dengan Otonomi daerah, terkadang pengembangan SIK tidak menjadi prioritas. ·         Rotasi tenaga SIK di fasilitas kesehatan Pemerintah tanpa perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan telah menyebabkan hambatan dalam pengelolaan SIK. ·         Sebagian program kesehatan yang didanai oleh donor mengembangkan sistem informasi sendiri tanpa dikonsultasikan atau dikoordinasikan sebelumnya dengan Pusat Data dan Informasi dan pemangku kepentingannya. ·         Komputerisasi data kesehatan terutama menuju data individu (disaggregate) meningkatkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem TIK. ·         Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dimana infrastruktur masih sangat lemah di daerah terpencil sehingga menjadi hambatan modernisasi SIK.

     B.   Peluang Sistem Informasi Kesehatan

1.     SIK di Dinas Kesehatan pernah dikembangkan

Dinas Kesehatan pada bebera tahun yang lalu sudah ada kegiatan ke arah pengembangan SIK provinsi namun keberlanjutannya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu komitmen dari berbagai pihak khususnya Dinas Kesehatan itu sendiri perlu ditingkatkan sehingga pengembangan SIK itu sendiri dapat dilaksanakan dan memberikan suatu manfaat berupa informasi yang dapat digunakan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2.     Tersedianya SDM untuk mengelola SIK

Pelatihan bagi tenaga pengelola SIK juga telah dilaksanakan oleh vendor yang mana pada saat itu telah dilatih tenaga administrator dan user serta dari pihak Dinas Kesehatan Kota serta Rumah Sakit, ditambah lagi dengan pelatihan yang diikuti dalam pelaksanaan SIKNAS on line yang diselenggarakan di Bandung serta tersedianya tenaga-tenaga IT . Dengan melihat potensi SDM yang ada ini maka pengembangan SIK sudah saatnya dilaksanakan.

3.     Pemekaran beberapa Kabupaten baru

Dengan dimekarkannya beberapa kabupaten yang baru merupakan peluang bagi pengembangan SIK tingakat kabupaten karena dengan makin desentralisasinya maka alur pelaporan dari kecamatan dapat lebih dipercepat waktunya, serta keakuratannya dapat dipercaya. Data dari puskesmas tersebut di rekap di tingkat kabupaten kemudian diteruskan ke provinsi. Pemekaran ini juga memperpendek rentan kendali pelayanan kesehatan dan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4.     Adanya kerja sama dengan Departemen Kesehatan RI

Adanya kerjasama dengan Pihak Departemen Kesehatan dalam pengadaan sarana dan prasaranan pendukung SIK serta adanya dukungan dana merupakan peluang yang perlu dikembangakan dan ditingkatkan kerjasama dari pihak Dinas Kesehatan dengan Pihak Pusdatin Depkes. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIK

5.     Adanya kerja sama dengan instansi terkait

6.     Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan untuk mewujudkan SIK yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System).

7.     Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititik-beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran.

8.     Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan Registrasi Vital di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif lainnya.

9.     Penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan.

10.             Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/ informasi dalam kerangka kebijakan SIK terintegrasi.

11.            Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.

12.            Pemanfaatan TIK dilakukan dalam menuju upaya pengumpulan data disaggregate/individu.

13.            Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya.

14.             Pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat madani.

15.            Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada.

16.            Peningkatan penggunaan solusi-solusi eHealth untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumberdaya manusia dalam sistem kesehatan.

  

REFERENSI

• https://oshigita.wordpress.com/2014/01/21/analisis-situasi-sistem-informasi-kesehatan/
• https://marhein.wordpress.com/2008/01/31/peluang-dan-tantangan-pengembangan-sistem-informasi-kesehatan-di-maluku/
• https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43372137/Modul_Kuliah_SIK_Lengkap_2014-Revisi_220814.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1506438740&Signature=kni1YekxLXsby%2Bm7MA%2BXi8ScMwE%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DMODUL_SISTEM_INFORMASI_KESEHATAN_Revisi.pdf